Mencari Pengganti Salim Mengga: GAMKI Sulbar Minta Proses PAW Wagub Transparan Bebasa Money Politics

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulawesi Barat (Sulbar), Nelwan Jonathan, meminta proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur Sulbar berjalan transparan, demokratis, dan bebas dari praktik politik uang.

Kekosongan kursi Sulbar 2 terjadi setelah wafatnya Wakil Gubernur Sulbar, Jenderal Salim Mengga. Saat ini, sejumlah nama figur politik mulai mencuat ke publik untuk mengisi posisi tersebut.

"Kami hanya berharap proses PAW ini berjalan secara transparan, demokratis, dan sesuai koridor hukum dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sulbar," kata Nelwan, Jumat (24/7/2026).

Nelwan secara khusus menyoroti desas-desus yang beredar di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan uang dalam proses penentuan Wagub baru.

Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan PAW agar integritas proses tetap terjaga.

"Kami berharap APH memantau proses PAW ini secara serius sehingga menghasilkan Wagub yang benar-benar terbaik bagi masyarakat Sulbar," tegasnya.

Meski memberikan perhatian khusus, Nelwan menegaskan GAMKI Sulbar tidak akan mengintervensi kewenangan partai politik pengusung, Gubernur Sulbar, maupun DPRD Sulbar dalam memilih figur pengganti melalui mekanisme PAW.

Ia menekankan, kriteria utama yang harus dimiliki sosok Wagub baru adalah:

- Integritas dan Kapasitas: Memiliki wawasan luas dan rekam jejak yang bersih.

- Sinergitas: Mampu bekerja sama secara efektif dengan Gubernur Suhardi Duka agar pelayanan publik tetap fokus dan optimal.

- Menjaga Mandat Rakyat: Mampu mencerminkan semangat dan mandat politik hasil Pilkada Sulbar 2024 yang sebelumnya dipercayakan kepada pasangan Suhardi Duka dan Salim Mengga.

Menurut GAMKI Sulbar, proses PAW ini merupakan momentum krusial untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan sekaligus memelihara kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Editor : A. Rudi Fathir