MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pembangunan Jalan Arteri Mamuju Tahap II banyak menuai protes dari masyarakat Kelurahan Tambi dan Kampung Baru. Mereka menolak pembangunan tersebut lantaran tidak sesuai desain awal melalui bibir pantai sesuai dokument analisis dampak lingkungan (Amdal) tahun 2016.
Ide Awal Jalur Laut Anwar Adnan Saleh
Mantan Gubernur Sulbar Dua Periode, Anwar Adnan Saleh sebelumnya mempunyai gagasan untuk membangun melalui jalur bibir Pantai. Ide Awal ini memang tidak ada protes apa pun. Meski demikian, melalui jalur bibir pantai, memakan biaya yang tak sedikit. Kepala BPJN Sulbar Sulbar Sjofva Rusliansjah mengatakan mesti ada pilihan lain agar anggarann cukup dengan melewati Tambi dan Kampung Baru.
"Itu ide Gubernur sebelumnya (Anwar Adnan Saleh), anggarannya besar ya, sehingga didesain seperti itu" jelasnya usai bertemu warga Lingkungan Tambi, Jumat (21/10/2022).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengajak warga Tambi untuk mau menerima pembangunan jalan arteri.
Suraidah mengklaim, pembangunan itu akan membuat Sulawesi Barat maju seperti daerah lainnya. Apalagi kata dia, anggaran tersebut berasal dari pusat yang belum tentu mampu jika dibiayai menggunakan APBD.
“Sayang sekali seandainya ini tidak bisa, karena ini untuk pembangunan Sulbar yang lebih baik. Kalau pakek APBD belum tentu bisa karena anggaran kita terbatas. Jadi saya harap kita duduk bersama-sama disini untuk berdiskusi mencari solusi,” kata Suraidah kepada warga.
Rencana Pembangunan Jalan Arteri Tahap II Awal Januari 2022
Setelah ide itu lahir melalui jalur pantai rencana ini dilanjutkan oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar. Meskipun tidak diketahui secara pasti saat itu apakah konsisten melalui jalur laut. Namun, Ali Baal Masdar Saat itu pernah mengungkapkan dalam rapat pembahasan kelanjutan Jalan Nasional Arteri Tahap II bersama balai jalan Nasional akan dimulai Januari 2022 di Kantor Merah putih Gubernur Sulbar. Selasa (3/8/2021).
"Pembangunan Jalan Arteri II ini dapat berjalan dengan sukses. Kita berupaya membantu pihak Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR supaya awal Januari tahun depan sudah bisa kita laksanakan pembangunannya," ungkapnya.
Ini termasuk tahap lelang akhir tahun 2021, pembangunan fisik dipastikan sudah dapat berjalan. Kepala Dinas PUPR Sulbar Muhammad Aksan mengatakan Pembebasan lahannya pun di bahas dari aspek sosial masyarakat meskipun saat itu belum ada sosialisasi.
"Kita akan melanjutkan pembangun jalan itu sepanjang 1,8 kilometer," sebutnya.
Meski begitu, kata Sjofva, belum ada rincian akurat terkait selisi anggarannya. Namun ide Gubernur terdahulu banyak melingkar dan melintasi kawasan mangrove.
Dihadapan warga Sjofva Rosliansjah mengatakan, jika pembangunan ruas jalan arteri jilid II ini dapat dimanfaatkan warga sebagai alternatif untuk langsung kearah kantor Gubernur Sulbar.
“Keinginan warga jika jalan ini bisa jadi tanggul, jadi kita (akan) merubah desain awal dari sebetulamnya tinggi jadi sebidang dengan jalan lama. Jadi manfaatnya bisa digunakan langsung oleh warga menuju kantor Gubernur, nah enak sekali kan jika terbangun,” ujar Sjofva.
Menelan Anggaran Rp160 Miliar
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menyebut Sulbar mendapat kucuran dana pemerintah pusat untuk pembangunan jalan arteri tahap II. Anggaran tersebut termasuk pembebasan lahan sebanyak 20 Miliar. Pembebasan lahan itu sebanyak 21 bidang tanah perlu dibebaskan untuk kelancaran proyek tersebut.
Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah di Sulbar telah membangun jalan arteri tahap pertama dari Kantor Gubernur Sulbar hingga kantor DPRD Mamuju sepanjang 5,4 kilometer pada 2016. Pada prosesnya memang telah disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan anggaran APBN.
Pada tahun 2022 ini pemerintah di Sulbar akan melanjutkan pembangunan arteri tahap II sepanjang 1,8 Kilometer dari tempat pelelangan ikan (TPI) hingga menuju Bandara Tampa Padang.
"Pembangunan jalan ini akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Mamuju dan diharapkan akan berdampak pada pembangunan ekonomi Sulbar," terangnya.
Mendapat Penolakan
Meski telah banyak berdiskusi panjang bersama anggota dewan didaerah ini, masyarakat di dua lingkungan itu kembali melakukan aksi demonstrasi kantor DPRD Mamuju, Selasa (6/12/2022).
Rute pembangunan arteri tahap II itu membuat masyarakat resah, kecewa bahkan marah bercampur lelah akibat perencanaan proyek pembangunan. Penduduk yang bermukim didaerah tersebut tidak pernah dilibatkan.
"Bentuk keresahan itu tentu sangat dirasakan dengan adanya gejolak, riak-riak dampak dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yang cenderung terkesan dipaksakan," ungkap Asran warga Tambi.
Asran menjelaskan kondisi masyarakat di lingkungan itu mulai dari aspek geografis, adat dan budaya sudah lebih tahu dan melakukan pengkajian mengenai pembangunan arteri tahap II sedari awal.
"Jika dipaksakan pembangunan ini, kami akan tetap konsisten mengawal dan memperjuangkan, dalam artian kami menolak jalurnya dan apabila dikembalikan ke tahap awal maka kami dari masyarakat dilingkungan ini akan konsisten mengawal pembangunan sampai sukses berjalan dengan lancar sampai selesai," jelas Asran.
Editor : Adriansyah
Artikel Terkait
